Darurat Militer di Korea Selatan

Metapasar -  Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menetapkan status darurat militer pada Selasa malam (3/12) waktu setempat. Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Yoon menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman "kekuatan komunis."  

"Untuk melindungi kebebasan Korea Selatan dari ancaman pasukan komunis Korea Utara serta menghilangkan elemen-elemen yang melawan negara, saya menyatakan status darurat militer," ungkap Yoon seperti dilansir AFP.  

Status darurat militer ini melibatkan enam kebijakan utama, termasuk larangan demonstrasi dan aktivitas politik, pembatasan perjalanan, pengawasan ketat terhadap media, serta penegakan keamanan nasional dengan bantuan penuh dari militer. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas negara dengan memberlakukan pembatasan sementara terhadap kebebasan sipil.

Rekaman televisi memperlihatkan petugas polisi berjaga di pintu masuk Majelis Nasional, sementara tentara bersenjata lengkap dengan helm terlihat mengamankan area di depan gedung utama untuk membatasi akses masuk. Seorang fotografer dari Associated Press melaporkan keberadaan setidaknya tiga helikopter yang mendarat di dalam kompleks gedung parlemen, diduga milik militer. Selain itu, beberapa helikopter lainnya terlihat terbang berputar-putar di atas lokasi tersebut.  

Langkah tersebut merupakan penerapan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak tahun 1987, di tengah memanasnya hubungan politik dengan Korea Utara. Keputusan ini muncul di tengah konflik antara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon dan Partai Demokrat, oposisi utama yang juga memiliki mayoritas di parlemen dengan 300 kursi.  

Kedua pihak telah berselisih terkait anggaran negara untuk tahun mendatang. Pekan lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui anggaran dengan pemotongan besar melalui komite parlemen.  

"Majelis Nasional kita telah berubah menjadi tempat berlindung bagi penjahat dan arena kediktatoran legislatif yang berusaha melumpuhkan sistem peradilan serta tatanan demokrasi liberal kita," kritik Yoon.  

Dia menuduh oposisi memangkas anggaran penting negara, termasuk untuk pemberantasan narkoba dan keamanan publik, yang menurutnya dapat menjadikan Korea Selatan sebagai "surga narkoba" dan negara dengan kekacauan keamanan. Yoon juga menyebut oposisi sebagai "kekuatan anti-negara yang berusaha menggulingkan pemerintahan" dan menegaskan bahwa deklarasi darurat militer adalah keputusan yang tidak dapat dihindari.  

Parlemen Cabut Darurat Militer  

Ketua Parlemen Korea Selatan, Woo Won-shik, mengumumkan bahwa parlemen telah memilih untuk mencabut status darurat militer, beberapa jam setelah status itu dikeluarkan oleh Presiden Yoon. Dari total 300 anggota parlemen, sebanyak 190 yang hadir memberikan suara mendukung pencabutan tersebut.  

Menurut kantor Woo, deklarasi darurat militer presiden dinyatakan tidak sah setelah hasil pemungutan suara ini. Juru bicara parlemen meminta presiden segera membatalkan kebijakan darurat militer tersebut.  

AS Pantau Situasi di Korea Selatan

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan perhatian serius terhadap situasi yang terjadi di Korea Selatan. "Kami memantau perkembangan di Republik Korea dengan sangat serius," ujar Campbell, menggunakan istilah resmi untuk Korea Selatan. "Kami terus berkomunikasi dengan pihak Korea Selatan di semua tingkatan, baik di Washington maupun di Seoul."  

Campbell juga menyampaikan bahwa Presiden AS Joe Biden, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken terus menerima pembaruan terkait perkembangan situasi ini. Ia menegaskan bahwa aliansi AS-Korea Selatan tetap "kokoh" dan berharap setiap konflik politik di negara tersebut dapat diselesaikan secara damai sesuai aturan hukum.