Industri Plastik dan Keramik Kompak Terdampak Impor Cina

Metapasar - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menekankan pentingnya pengetatan impor produk plastik jadi dari luar negeri untuk melindungi industri plastik hilir dalam negeri, sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa masuknya barang jadi plastik secara masif mengganggu kinerja industri plastik hilir domestik karena produk impor lebih diminati akibat harganya yang lebih murah.

“Produk di dalam negeri, kalah harga dengan produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah,” terang Henry dalam keterangan resminya, mengutip dari Kontan.

Henry menjelaskan bahwa salah satu negara yang memasok barang impor murah ke Indonesia adalah Cina. Dia menyebutkan bahwa harga yang lebih murah ini disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan ketersediaan bahan baku yang tinggi di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memperketat impor produk plastik jadi dalam setiap regulasi yang diterapkan, terutama jika produk tersebut sudah diproduksi oleh industri dalam negeri. Tujuannya adalah agar produk lokal dapat lebih terserap oleh pasar.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa selain memperketat impor dalam setiap regulasi, pemerintah, dalam hal ini Bea Cukai, harus menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Jika maraknya barang impor di pasar domestik terus dibiarkan, hal ini dapat berdampak pada industri hulu, yaitu petrokimia.

"Ini sudah mulai dirasakan di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan mesinnya dan menunggu perkembangan," ujarnya.

Industri Keramik Ikut Mengeluh

Masalah serupa juga dialami oleh industri keramik, yang kondisinya semakin memburuk. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), masalah tersebut salah satunya disebabkan oleh membludaknya produk keramik impor asal Cina.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Ashady Hanafie, menyatakan bahwa pihaknya telah memberlakukan trade remedies sejak tahun 2015 guna mengamankan industri domestik akan dampak praktik perdagangan internasional yang cenderung negatif.

"Masalah ini sudah cukup lama berat, dan trade remedies mulai dikenakan tahun 2015 karena industri sudah mulai mengalami kesulitan," kata Ashady dalam acara Diskusi Publik di Jakarta, Selasa (17/6).

Pihaknya juga mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas impor ubin keramik. Pada 2018, Menteri Keuangan menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama tiga tahun dengan tarif 23% untuk tahun pertama, 21% untuk tahun kedua, dan 19% untuk tahun ketiga. Kemudian BMTP diperpanjang selama tiga tahun dengan tarif 17% untuk tahun pertama, 15% untuk tahun kedua, dan 13% untuk tahun ketiga.

Namun, BMTP tersebut tidak berhasil menekan impor keramik dari Cina. Lonjakan impor ubin keramik dari Cina menyebabkan tujuh perusahaan industri ubin keramik dalam negeri menghentikan produksinya.

Menurut data yang disampaikan, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Laporan yang disampaikan tahun 2020 lalu, tercatat jumlah impor ubin keramik ada sebanyak 72,6 juta meter persegi. Pada 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi, dan meskipun turun menjadi 70,2 juta meter persegi pada 2022, volumenya kembali melonjak menjadi 93,4 juta meter persegi.

"Kondisi industri keramik saat ini tidak baik. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Impor malah semakin meningkat," jelasnya.