Inisiatif Kadin Untuk Perkuat Keamanan Siber Nasional

Metapasar - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan dua inisiatif penting untuk memperkuat keamanan siber nasional dari ancaman yang terus berkembang. Melalui Bidang Komunikasi dan Informatika, Kadin memperkenalkan "Indonesia Cybersecurity Industry Report," yang memuat analisis situasi keamanan siber saat ini serta memberikan rekomendasi strategis untuk masa depan. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIKSI).

Firlie Ganinduto dari Kadin Indonesia menekankan bahwa transformasi digital telah menciptakan peluang besar sekaligus memperlihatkan kerentanan di berbagai sektor, termasuk keuangan, infrastruktur penting (seperti energi, gas, dan air), kesehatan, serta manufaktur. Ketergantungan pada teknologi digital telah membuat banyak institusi di Indonesia semakin rentan terhadap serangan siber, dengan biaya yang terus meningkat setiap tahun. Menurut data The Institute of Internal Auditors (IIA), kerugian global akibat serangan siber pada 2023 mencapai USD 8 triliun.

"Sebagai representasi dunia usaha, kami melihat bahwa menjaga keamanan siber agar tidak mengganggu proses bisnis adalah kebutuhan yang mendesak. Inisiatif yang diluncurkan hari ini sangat penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional untuk melindungi berbagai industri," ungkap Firlie Ganinduto, mengutip dari Kontan.

Ia juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap aset bisnis dan jaringan vital dari ancaman siber semakin menjadi prioritas utama di Indonesia. Penguatan pertahanan siber diperlukan untuk menjamin keberlangsungan infrastruktur vital negara, sektor bisnis, dan masyarakat.

"Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 221 juta pada tahun 2024, risiko serangan siber semakin tinggi. Kami perlu mengembangkan strategi pertahanan yang kuat. Kadin Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas nasional dalam menangani insiden siber, yang terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun," tambahnya.

Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, Kadin Indonesia menyusun "Indonesia Cybersecurity Industry Report." Laporan tersebut memberikan analisis mendalam mengenai kondisi keamanan siber serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat pertahanan siber di masa depan.

Laporan ini dimulai dengan mengkaji kondisi industri secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam melindungi infrastruktur penting, dan menyimpulkan bahwa dampak finansial dan operasional dari serangan siber akan terus meningkat jika tidak ada perbaikan yang berkelanjutan.

“Dalam analisis komprehensif terhadap sektor-sektor utama, laporan ini mengkaji permukaan serangan dari berbagai industri, mengidentifikasi kerentanan, dan menekankan pentingnya peningkatan keamanan yang tepat waktu serta pemantauan berkelanjutan," jelas Firlie Ganinduto.

Salah satu rekomendasi utama laporan ini adalah pembentukan ADIKSI, sebagai langkah untuk mengoptimalkan peran sektor swasta dalam meningkatkan keamanan siber. ADIKSI diharapkan menjadi forum kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional.

Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), melaporkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 403,9 juta anomali trafik yang menunjukkan potensi serangan siber di Indonesia. Sementara dari Januari hingga Mei 2024, terdapat 74 juta anomali trafik, dengan lebih dari 44 juta di antaranya berupa aktivitas malware.

Slamet menekankan pentingnya ADIKSI sebagai pusat kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keamanan digital di Indonesia. 

"BSSN mengapresiasi inisiatif Kadin dalam menyusun laporan ini dan membentuk ADIKSI. Sinergi antara pemerintah, sektor usaha, dan swasta sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem keamanan siber yang lebih kuat. Kami berharap ADIKSI menjadi platform penting untuk berbagi pengetahuan, memperkuat koordinasi antara sektor industri dan pemerintah, serta memperbaiki respons terhadap ancaman siber yang kian canggih," tutup Slamet Aji Pamungkas.