Kabinet Prabowo-Gibran Tergemuk Sejak Orde Baru

Metapasar - Presiden Prabowo Subianto meresmikan jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10), terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Kabinet ini disebut sebagai yang terbesar sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Selain para menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri.

Pejabat-pejabat tersebut meliputi Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Presiden, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, setelah sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kabinet Paling Besar Sejak Orde Baru

Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran memperbanyak jumlah kementerian koordinator dan memecah beberapa kementerian. Hal ini menyebabkan kabinetnya dianggap "gemuk."

Namun, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Mifthahul Jannah, seperti mengutip dari BBC, menilai bahwa pemecahan beberapa kementerian tersebut tidak berdasarkan kajian atau evaluasi yang jelas.

Menurut Lina, penambahan jumlah kementerian ini tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, karena dapat memperlambat proses birokrasi dan berpotensi menyebabkan tumpang tindih wewenang, serta berdampak pada anggaran yang meningkat.

Lina bahkan menyebut Kabinet Merah Putih sebagai "kabinet balas budi," dengan alasan bahwa langkah ini lebih condong pada kepentingan politik. Menurutnya, pembentukan lembaga baru harus melalui kajian mendalam agar tidak menjadi kemunduran dalam reformasi birokrasi.

Sejarah mencatat bahwa Kabinet Merah Putih ini merupakan yang terbesar sejak era Orde Baru hingga Reformasi, didorong oleh revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu, yang memungkinkan jumlah kementerian bertambah tanpa batasan.

Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyadari adanya kritik atas "kabinet gemuk" Prabowo. Menurut Agus, peningkatan jumlah kementerian ini bertujuan agar setiap kementerian dapat bekerja lebih fokus, efektif, dan taktis sesuai tugas spesifiknya.

Dengan demikian, lanjutnya, beberapa kementerian dibagi menjadi dua atau tiga kementerian baru untuk mempermudah tugas.

Agus menambahkan bahwa koordinasi akan menjadi tantangan utama, sehingga peran menteri koordinator menjadi strategis dalam mengarahkan kementerian-kementerian teknis yang kini lebih banyak.

Partai Demokrat memperoleh empat posisi menteri dan satu wakil menteri dalam kabinet ini. Pemekaran kementerian dan pembentukan kementerian baru juga berdampak pada kepastian lokasi kantor bagi para menterinya.

Agus mengakui belum mengetahui di mana lokasi kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang baru saja dibentuk. Hal serupa dialami Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang juga belum mendapat kepastian mengenai lokasi kantornya, mengingat kementerian tersebut juga baru dibentuk.

Selain merombak struktur kementerian, Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto juga mendapat sorotan terkait komposisi tokoh-tokoh dari berbagai partai politik yang masuk dalam jajaran menteri. Pengamat menilai bahwa langkah ini tak hanya memperlihatkan strategi politik Prabowo untuk merangkul berbagai pihak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kepentingan politik dalam pengambilan kebijakan publik. 

Banyak kalangan menilai komposisi ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat dukungan dari partai-partai besar, terutama jelang agenda-agenda penting di periode pemerintahan mendatang.

Di sisi lain, masyarakat luas menantikan bagaimana kinerja kabinet baru ini dalam menanggulangi isu-isu besar, seperti stabilitas ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi. Penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi prioritas, seiring dengan pengembangan beberapa kementerian baru yang difokuskan pada bidang infrastruktur dan ketahanan pangan. 

Publik juga berharap bahwa meski kabinet ini terbilang "gemuk," setiap kementerian mampu menunjukkan dampak positif yang konkret dan mengatasi kendala birokrasi serta koordinasi yang muncul akibat pemecahan beberapa kementerian.