Menuju Swasembada Pangan 2025: Nol Impor dan Diversifikasi

Metapasar - Pada tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah komoditas pangan strategis tidak akan diimpor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Jakarta, Senin (9/12).  

"Kami baru saja membahas neraca komoditas pangan untuk 2025. Kabar baiknya, tidak ada impor untuk jagung pakan ternak, garam konsumsi, gula konsumsi, maupun beras konsumsi. Nol impor," tutur Zulkifli saat memberikan keterangan publik.  

Zulkifli juga menyatakan bahwa pencapaian target swasembada pangan memerlukan upaya yang serius selama dua tahun mendatang.  

"Insya Allah, pada 2027, kita dapat mencapai swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Dukungan politik beliau sangat kuat dalam mendorong kemandirian pangan," lanjutnya.  

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menggarisbawahi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong swasembada pangan hingga tingkat kecamatan.  

"Presiden ingin setiap daerah, mulai dari provinsi hingga kecamatan, fokus pada peningkatan produksi pangan domestik," ujar Arief.  

Menurut Arief, sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah telah memenuhi kebutuhan dalam negeri.  

"Daging ayam ras kita mengalami surplus dengan produksi 3,8 juta ton dibanding kebutuhan 3,7 juta ton. Telur ayam juga surplus dengan produksi 6,3 juta ton melampaui kebutuhan 6,2 juta ton. Begitu pula bawang merah, dengan produksi 1,3 juta ton melampaui konsumsi 1,1 juta ton," jelasnya.  

Meski demikian, Arief menekankan bahwa peningkatan produksi masih dibutuhkan untuk gula konsumsi dan beras.  

"Produksi gula konsumsi domestik pada 2024 mencapai 2,4 juta ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2,8 juta ton. Untuk beras, stok awal 2025 diproyeksikan mencapai 8,398 juta ton," ungkapnya.  

Ia juga mencatat bahwa stok beras di Perum Bulog pada akhir 2024 diperkirakan mencapai 2 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras nasional.  

"Panen raya dijadwalkan berlangsung pada Februari hingga Maret 2025. Bulog harus bersiap menyerap gabah petani demi menjaga stabilitas harga. Peran Bulog akan terus diperkuat dalam menghadapi momen panen ini," tambahnya.  

Pemerintah optimistis langkah-langkah strategis yang dilakukan akan membawa Indonesia lebih dekat dengan visi swasembada pangan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor.  

"Kemandirian pangan bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk harga diri bangsa," tutup Arief.

Sejumlah Program Pendukung

Untuk mendukung upaya swasembada pangan, pemerintah juga menggencarkan program diversifikasi pangan lokal. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kuntoro Boga Andri, menyampaikan bahwa potensi pangan lokal seperti sagu, singkong, dan sorgum terus dikembangkan untuk menjadi alternatif komoditas utama. 

“Kita harus mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pangan, seperti beras, dengan memanfaatkan potensi lokal yang berlimpah,” jelasnya.  

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peluncuran program “Pangan Lokal untuk Semua” di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang memiliki hasil panen pangan alternatif. Program ini tidak hanya melibatkan petani, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM dalam pengolahan produk pangan lokal. Pemerintah berharap program ini dapat memperluas pilihan konsumsi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.  

Selain itu, dukungan dari sektor teknologi dan penelitian terus diperkuat untuk mendongkrak hasil pertanian. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk menciptakan varietas unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit.

“Kami telah merilis beberapa varietas padi dan jagung baru yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 20%,” ungkap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.  

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga memperluas akses kredit usaha tani (KUR Tani) dengan bunga rendah. Langkah ini bertujuan membantu petani mendapatkan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan alat pertanian. Pada tahun 2024, alokasi KUR Tani ditargetkan mencapai Rp70 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp55 triliun. 

“Kami ingin memastikan bahwa petani memiliki dukungan penuh untuk meningkatkan produksi mereka,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.  

Tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, pemerintah juga memperkuat infrastruktur logistik untuk mendukung distribusi pangan. Kepala Perum Bulog, Budi Waseso, menyampaikan bahwa pembangunan gudang penyimpanan dan modernisasi fasilitas logistik menjadi prioritas utama. 

“Dengan infrastruktur yang memadai, kami dapat mengurangi risiko kerusakan hasil panen dan memastikan distribusi pangan ke seluruh pelosok negeri berjalan lancar,” katanya. 

Pemerintah optimistis dengan sinergi semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.