Perintah Eksekutif Donald Trump Usai Dilantik Jadi Presiden AS

Meta Pasar - Donald Trump menandatangani sejumlah perintah eksekutif pada (Executive Order) hari Senin (20/1), setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Perintah tersebut mencakup berbagai kebijakan di bidang ekonomi, imigrasi, dan hubungan AS dengan organisasi internasional.

Kebijakan ini merupakan langkah untuk membatalkan berbagai keputusan dalam negeri dari pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden.

Kebijakan Imigrasi dan Perbatasan

Trump merencanakan untuk menghapus kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran ilegal. Berdasarkan laporan dari Politico, perintah tersebut menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk tidak mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir dari ibu yang tinggal di AS secara ilegal atau dengan visa sementara, kecuali ayahnya adalah warga negara AS atau pemegang izin tinggal tetap.

Peraturan itu juga mencakup anak-anak yang lahir di AS setelah 30 hari dari sekarang, jika salah satu orang tuanya bukan warga negara atau pemegang kartu hijau. Padahal, Mahkamah Agung telah lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara berdasarkan Amandemen ke-14. Namun, karena perubahan konstitusi memerlukan proses legislatif, usulan ini belum pasti akan direalisasikan.

Kebijakan Pengungsi

Trump berencana menghentikan penerimaan pengungsi sampai program tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan nasional. Dia juga menetapkan penyeberangan di perbatasan AS-Meksiko sebagai darurat nasional dan mengusulkan agar kartel narkoba dikategorikan sebagai organisasi teroris asing.

Kebijakan Gender

Dalam perintah eksekutifnya, Trump hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ia juga menghapus perlindungan untuk transgender di penjara federal dan menghentikan program Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI).

Tarif dan Perdagangan

Trump menginstruksikan investigasi terhadap praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan, dan aliran imigran serta narkoba dari Kanada, China, dan Meksiko. Selain itu, ia meminta peninjauan terhadap kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan tahun 2020 dan mengevaluasi tarif terkait keamanan nasional.

Energi dan Lingkungan

Trump menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, memungkinkan penghapusan beberapa regulasi lingkungan. Ia juga membatalkan larangan pengeboran di perairan federal seluas 625 juta hektar, mencabut regulasi emisi kendaraan, dan membuka wilayah hutan Alaska untuk eksplorasi minyak dan gas.

TikTok

Trump memerintahkan konsultasi antar lembaga untuk menilai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh platform media sosial. Ia memberikan waktu 75 hari bagi jaksa agung untuk tidak menegakkan larangan terhadap platform tersebut. Sebelumnya, TikTok sempat berhenti beroperasi lantaran dinilai mengancam keamanan nasional, namun Trump mencopot larangan itu sementara dan melakukan negosiasi.

Keluar dari WHO

Trump mengeluarkan AS dari keanggotaan WHO dengan alasan pemborosan anggaran.

Pergantian Nama

Trump mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengubah nama Gunung Denali kembali menjadi Mount McKinley.

Hukuman Mati

Perintah eksekutif Trump memperluas penerapan hukuman mati, termasuk untuk imigran ilegal. Ia menyatakan langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara. Jaksa agung diberi kewenangan untuk menerapkan hukuman mati tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain.

Kebijakan Pendidikan

Trump juga memprioritaskan perubahan besar pada kebijakan pendidikan melalui perintah eksekutifnya. Ia menginstruksikan Departemen Pendidikan untuk memotong dana federal bagi sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis teori ras kritis (critical race theory) atau program yang dianggap "tidak patriotik." Langkah ini mendapatkan dukungan dari kelompok konservatif, namun menuai kritik dari para pendidik dan aktivis yang menilai kebijakan tersebut akan menghambat diskusi yang inklusif di sekolah.

Kebijakan Kesehatan

Di bidang kesehatan, Trump memerintahkan peninjauan terhadap kebijakan perlindungan obat-obatan generik, dengan tujuan menurunkan harga obat. Ia juga meminta agar badan kesehatan mempercepat proses persetujuan vaksin dan terapi eksperimental, termasuk yang berkaitan dengan penanganan pandemi. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi karena dianggap terburu-buru dan dapat mengorbankan aspek keselamatan.