Peristiwa Ekonomi Awal Juni, Tapera Hingga Mundurnya Otorita IKN

Berbagai peristiwa ekonomi menjadi sorotan dalam pemberitaan nasional sepanjang minggu pada 3–8 Juni 2024, mulai dari keputusan pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan hingga kontroversi seputar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang masih mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

Berikut ini adalah rangkuman berita ekonomi sepekan yang patut untuk diperhatikan:

Yang pertama adalah, Bahlil segera menerbitkan izin usaha tambang batu bara untuk ormas keagamaan, PBNU.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia mengumumkan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pengelolaan batu bara oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pemberian IUP ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengoptimalkan peran organisasi keagamaan tersebut.

"Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kami akan memberikan konsesi batu bara dengan cadangan yang cukup besar kepada PBNU untuk dikelola guna memaksimalkan keberadaan organisasi," terang Bahlil ketika memberikan penjelasannya lewat saluran Youtube milik Kementerian Investasi, Senin (3/6).

Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sebelumnya pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas keagamaan.

"NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Jadi ya seperti itulah," ungkap Arifin Tasrif yang ditemui wartawan Detik di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta, Jumat (7/6).

Ketiga, BP Tapera menyatakan telah mengembalikan tabungan pensiunan PNS sebesar Rp4,2 triliun yang sebelumnya mencuat isunya dan menjadi viral.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengumumkan bahwa pihaknya telah mengembalikan dana Tapera kepada 956.799 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah pensiun atau kepada ahli warisnya dengan total nilai Rp4,2 triliun.

Pengumuman ini disampaikan BP Tapera sebagai tanggapan terhadap pemberitaan di media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2021 yang menyebut bahwa ada 124.960 pensiunan PNS yang belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp567,5 miliar.

Keempat, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan pungutan iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Iya (tidak terburu-buru), seperti yang disampaikan tadi begitu, dengan kehati-hatian tetap dikedepankan," ujar Herry Trisaputra Zuna kepada media setelah Media Briefing terkait Update Program Tapera di Jakarta, Rabu (5/6).

Kelima, Mensesneg mengumumkan pengunduran diri Kepala dan Wakil Otorita IKN.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan yang diemban keduanya. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).

“Jadi kapan itu pernah Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri yang disampaikan Pak Dhony selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Lalu tidak lama setelahnya, Presiden juga mendapat surat yang sama dari Pak Bambang selaku Kepala Otorita,” terang Pratikno.

Saat wartawan menanyakan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri itu, Pratikno mengaku baik Bambang dan Dhony tidak menjelaskan alasannya. Oleh karena itu, Pratikno pun menyarankan kepada awak media untuk menanyakannya secara langsung kepada yang bersangkutan. 

Walaupun demikian, Pratikno tahu jika sudah sejak lama Dhony membahas rencana pengunduran dirinya bersama Jokowi. Usai berbicara dengan Jokowi itulah, Dhony kemudian menyerahkan surat pengunduran diri tersebut.