Perpanjangan Insentif Pajak dan Dukungan Pemerintah di Sektor Perumahan

Metapasar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 100% untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan terus berjalan hingga 31 Desember 2024.

"Dukungan fiskal untuk sektor perumahan, melalui APBN, kembali memberikan relaksasi berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan. Sebelumnya, hanya 50% dari harga pembelian rumah yang ditanggung, sekarang seluruhnya, yakni 100%, hingga akhir 2024," jelas Sri Mulyani saat konferensi pers KSSK di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10), mengutip dari CNN Indonesia.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR, dari sebelumnya 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Kami berharap kebijakan ini dapat terus merangsang ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa sektor konstruksi perumahan memiliki dampak ganda yang signifikan, sehingga dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembebasan pajak ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang membeli rumah tapak atau rumah susun akan membayar harga yang lebih murah karena tidak dikenai PPN sebesar 11%.

Insentif pajak untuk sektor perumahan ini pertama kali diperkenalkan selama pandemi COVID-19 untuk mendukung sektor konstruksi yang terdampak. Kini, program tersebut diperpanjang hingga akhir 2024 dengan harapan dapat membantu sektor tersebut pulih.

Dukungan Pemerintah Lainnya

Selain melanjutkan insentif PPN 100%, pemerintah juga meningkatkan sejumlah upaya untuk mendorong pemulihan sektor properti di tengah pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah penting adalah percepatan penyaluran subsidi perumahan melalui program Sejuta Rumah. Program ini ditujukan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Pada 2024, pemerintah menargetkan dapat membangun lebih dari satu juta unit rumah baru, dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki kebutuhan hunian tinggi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga meningkatkan plafon KPR subsidi untuk MBR, di mana suku bunga yang dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan kredit perumahan komersial. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mengakses pembiayaan rumah dengan cicilan yang lebih ringan. Selain itu, jangka waktu cicilan juga diperpanjang hingga 20 tahun, sehingga semakin meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian.

Pemerintah juga bekerjasama dengan bank-bank nasional dalam menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terintegrasi dengan insentif fiskal, sehingga proses pengajuan KPR menjadi lebih mudah dan cepat. Bank-bank yang terlibat dalam program ini menawarkan produk KPR dengan syarat yang lebih fleksibel, khususnya bagi MBR yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Di sisi lain, sektor properti juga mendapatkan perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mendukung kebijakan pemerintah melalui pelonggaran regulasi pembiayaan perumahan. OJK memberikan kemudahan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit di sektor properti, termasuk mengurangi ketentuan uang muka untuk KPR bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit di sektor perumahan, yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dan regulator, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemulihan sektor properti. Insentif PPN, peningkatan kuota FLPP, serta kebijakan pelonggaran kredit diharapkan tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah, tetapi juga mendorong pemulihan sektor konstruksi dan properti yang sempat terpukul akibat pandemi.