Prabowo Berencana Naikkan Rasio Utang, Ini Dampaknya ke Perekonomian

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan melakukan perubahan pada beberapa indikator dalam Undang-Undang Keuangan Negara, termasuk batas defisit dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai janji yang pernah dia sampaikan sebelumnya dalam kampanye pada Pilpres 2024, di mana salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah dengan alokasi Rp15 ribu per siswa, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun per tahun.

Saat ini, rancangan awal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 2025 sudah mencapai batas atas 2,82%. Jumlah tersebut dinilai telah mendekati batas maksimal 3% dari PDB yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Adapun batas bawahnya ditetapkan 2,45%, lebih tinggi dari target defisit 2024 sebesar 2,29% dan jauh melebihi realisasi defisit APBN 2023 sebesar 1,65%.

UU Keuangan Negara menyatakan bahwa defisit maksimal adalah 3% dari PDB dan pinjaman maksimal adalah 60% dari PDB. Pemerintahan Prabowo dikabarkan ke depannya akan mengubah indikator-indikator ini.

Seorang sumber dari Parlemen menyebutkan bahwa Prabowo akan memanfaatkan celah hukum, karena batasan defisit dan rasio utang tidak ditetapkan dalam pasal UU No. 17 Tahun 2003, melainkan hanya dalam bagian penjelasan pasal. Pengubahan UU ini bisa dilakukan dalam waktu singkat, sekitar dua minggu, meskipun ada yang membutuhkan waktu lebih lama.

Rencana Prabowo ini pun mendapatkan sorotan dari berbagai media internasional. Salah satunya seperti Bloomberg, yang melaporkan bahwa rasio utang akan ditingkatkan mendekati 50% dalam lima tahun ke depan. Hal ini menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang sempat menyentuh Rp16.400 per dolar AS.

Menambah Beban Fiskal Negara

Ryan Kiryanto selaku Ekonom Senior & Associate Faculty LPPI, mengatakan bahwa sentimen negatif terhadap defisit diperburuk oleh keputusan Morgan Stanley yang menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia menjadi underweight, mempertimbangkan defisit APBN 2025 yang membengkak. Janji kampanye Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis, dinilai bakal menambah beban fiskal negara.

Ryan menambahkan bahwa sentimen negatif dari Morgan Stanley berdampak besar pada kepercayaan pasar dan nilai tukar rupiah. Pemerintah diingatkan untuk merespons langkah ini dengan pernyataan jelas kepada investor untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ekonom dari Universitas Diponegoro Wahyu Widodo, yang menyatakan bahwa meskipun defisit APBN masih di bawah 3%, spekulasi pasar mengenai defisit yang meningkat menimbulkan sentimen negatif, terlebih dengan penurunan peringkat saham oleh Morgan Stanley.

Dampak di Pasar Modal

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar dari pasar SBN sebesar Rp35,09 triliun dan dari pasar saham sebesar Rp10,40 triliun, sementara masuk ke SRBI sebesar Rp108,90 triliun. David Sumual, Kepala Ekonom BCA, menyebutkan bahwa tekanan di pasar modal menyebabkan banyak dolar keluar dari Indonesia.

David menjelaskan bahwa banyak fund manager melakukan repositioning, mengurangi porsi saham di Indonesia dan memindahkannya ke negara lain, yang turut menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi "underweight."

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso dalam keterangannya saat ditemui oleh wartawan CNBC Indonesia menegaskan bahwa program-program pemerintahan Prabowo difokuskan pada belanja investasi, bukan belanja rutin, dan sudah termasuk dalam rentang defisit APBN 2025. Program seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dianggarkan.

Belakangan, staff Prabowo menegaskan jika rencana menaikkan rasio utang tidak akan dilakukan. Pasalnya, rencana itu bukan menjadi bagian dari sebuah program resmi yang akan dijalankan saat Prabowo dilantik menjadi Presiden nantinya.