Target Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,6% Tahun Depan, PR Bagi Prabowo

Metapasar - Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3-5,6% pada tahun 2025 dalam rapat kerja di DPR RI pada hari Kamis, 4 Juli 2024. Detail mengenai target pertumbuhan ekonomi itu, tersemat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2025 mendatang.

Adapun tema RKP yang bakal diusung Tahun 2025 bertajuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

"Sasaran pembangunan RKP 2025 adalah pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,6%," ungkap Andi Akmal Pasludin, anggota Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2025, pada Kamis (4/7/2024).

Target yang dicanangkan pemerintah itu dinilai telah sesuai dengan sasaran yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu. 

Kala itu Suharso menekankan bahwa pada tahun 2025 adalah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas.

Selain itu, Badan Anggaran juga menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi berada di kisaran 7-8%, di mana jumlah tersebut diketahui sedikit lebih tinggi dari sasaran pemerintah sebelumnya sebesar 6-7%. Rasio Gini ditargetkan pada angka 0,379-0,382, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 4,5-5%. Di bawah ini merupakan rincian secara lengkap dari target dan sasaran RKP 2025:

- Pertumbuhan Ekonomi: 5,3-5,6%

- Rasio Gini: 0,379-0,382 poin

- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5-5,0%

- Indeks Modal Manusia: 0,56%

- Tingkat Kemiskinan: 7,0-8,0%

- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: 38,6%

- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120 poin

- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108 poin

PR Bagi Prabowo

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai penting dan strategis serta berdampak langsung terhadap perekonomian negara, mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama pemerintahan di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto serta awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

"Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam Pembicaraan Pendahuluan dan RKP Tahun 2025 akan menjadi dasar dan kerangka kerja pemerintahan baru," kata Said dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis (4/7).

Said menambahkan bahwa pihaknya telah membahas berbagai aspek yang dirasa penting dan terkait dengan kebijakan yang bakal diambil, termasuk Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, serta kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

Dalam rapat Panja, semua pihak pun menyatakan sepakat mengenai setiap target, sasaran, dan kebijakan pembangunan serta memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulan sesuai visi misi Presiden terpilih.

Ia juga menyampaikan bahwa Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan Tahun 2025 yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja bagi pemerintah dalam proses pembangunan.

"Kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional serta menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih penuh ketidakpastian," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah menjadi sumber kekhawatiran, karena menunjukkan kerentanan ekonomi nasional terhadap tekanan dan perubahan eksternal. Selain itu, seperti yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja pada 4 Juni 2024, Indonesia masih berada dalam perangkap pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen.