Rencana Prabowo Soal Rasio PDB, Bikin Morgan Stanley Turunkan Peringkat Saham Indonesia

Metapasar - Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, berencana memenuhi janji kampanyenya dengan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2% setiap tahun. Ini bisa membuat rasio utang mencapai 50% pada akhir masa jabatannya. Menanggapi kebijakan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi "underweight", yang mengindikasikan ketidakpastian ekonomi dalam jangka pendek.

Penurunan peringkat tersebut memicu aksi jual oleh investor saham Indonesia, sehingga indeks komposit Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 0,08% pada hari Rabu, ditutup pada Rp6.850 (42 sen AS).

Thomas Djiwandono, asisten senior tim ekonomi Prabowo, membantah klaim bahwa pemerintah akan meningkatkan rasio utang hingga 50%. Ia menekankan bahwa tidak ada target spesifik yang ditetapkan dan mereka akan tetap mematuhi batasan fiskal yang berlaku.

Secara hukum, APBN Indonesia dapat mencapai rasio utang terhadap PDB hingga 60% dan defisit hingga 3% PDB, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, pemerintah Indonesia sudah memiliki leverage yang besar, dengan pemerintahan Prabowo diperkirakan akan mewarisi utang sebesar Rp2,4 kuadriliun (US$150 miliar), termasuk Rp800 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2025.

Meskipun demikian, Prabowo konsisten berpendapat bahwa pemerintah Indonesia terlalu ketat dalam menerapkan kebijakan fiskal. Selama kampanyenya, ia menyatakan bahwa rasio utang terhadap PDB sebesar 50% dapat diterima.

Kegaduhan terkait rasio utang terhadap PDB yang mendekati 50% hingga menyebabkan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia bermula dari artikel berita Bloomberg. Bloomberg melakukan wawancara langsung dengan Thomas “Tommy” Djiwandono untuk artikel tersebut.

Tommy tidak pernah menyebutkan angka 50% secara langsung. Namun, angka tersebut tersirat dari pernyataannya yang mencatat peningkatan utang sebesar 2% setiap tahunnya. Mengingat rasio utang Indonesia terhadap PDB pada akhir tahun 2024 diperkirakan sebesar 39,3%, peningkatan tahunan sebesar 2% selama lima tahun berarti rasio utang terhadap PDB akan mencapai 49,3% pada tahun 2029, hampir mencapai 50%.

Namun, dalam wawancara dengan Reuters, Tommy membantah bahwa angka tersebut resmi, dan menyatakan, "Apa pun tentang tingkat utang, atau melampaui defisit adalah kebisingan". Kegaduhan tersebut sangat mengganggu Kementerian Keuangan sehingga mereka menyelidiki bagaimana angka 50% tersebut bisa dilaporkan.

Saat ini, tim sinkronisasi Prabowo-Gibran sedang berusaha meredakan polemik yang disebabkan oleh pemberitaan Bloomberg. Menurut salah satu sumber, polemik ini tidak lepas dari upaya beberapa tim di lingkungan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang berlomba-lomba memanfaatkan program makan siang gratis sebagai instrumen untuk menunjukkan pengaruh dan merebut hati presiden terpilih, Prabowo Subianto, demi mengamankan posisi mereka.

Para ekonom yang mendukung Prabowo berpendapat bahwa kehati-hatian fiskal Indonesia sudah berlebihan, sehingga menghambat potensi inisiatif pemerintah yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka menyatakan bahwa batasan yang ditetapkan oleh UU No. 17/2003 merupakan reaksi terhadap krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, yang menyebabkan inflasi parah dan ketidakstabilan ekonomi. Meskipun langkah-langkah ini menstabilkan perekonomian, para kritikus berargumen bahwa sekarang langkah-langkah tersebut malah menjadi penghalang bagi inisiatif pemerintah yang transformatif.

Saat Indonesia bersiap menyambut kepemimpinan Prabowo, para investor akan mengamati bagaimana pemerintahannya menyeimbangkan antara target ambisius dan tanggung jawab fiskal. Dengan sejumlah besar utang yang akan jatuh tempo dan berbagai janji yang telah disampaikan, strategi fiskal Prabowo akan memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan perekonomian Indonesia.